Realisasi APBN Indonesia sejak Pemerintahan Presiden Jokowidodo

 Pada kesempatan kali ini kami mencoba merangkum realisasi APBN Indonesia sejak 2019 sampai 2023. Pada periode waktu tersebut adalah masa pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Dimana mantan Presiden RI ke-7 tersebut dilantik untuk yang kedua kalinya pada 20 Oktober 2019.

Selama pemerintahan Bp. Joko Widodo Republik Indonesia boleh dibilang banyak perkembangan terutama dibangunnya infrastuktur  yang tidak menggunakan APBN tetapi melibatkan pihak ke-3 untuk membangun infrastuktur tersebut. Pada tulisan kami kali ini kami ingin menunjukkan bahwa dibalik pemerintahan Bp. Joko Widodo ternyata terdapat dilema terutama terkait dengan APBN karena setiap tahun APBN Indonesia selalu difisit anggaran, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menutup defisit anggaran tersebut ?  dugaan kami untuk menutupi defisit tersebut dengan berhutang !. Kasus defisit anggaran ini berlangsung juga pada pemerintahan presiden - presiden sebelumnya. Hal ini seharusnya membuka mata setiap insan warga negara bahwa Indonesia sebenarnya tidak baik baik saja dilihat dari sudut pandang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

untuk lebih jelas dibawah ini kami merangkum realisasi APBN Indonesia mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 sepeerti di bawah ini.

Data tersebut diatas adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) tahun anggaran 2019 sampai 2023 berdasarkan Undang- Undang RI.

mencermati data realisasi APBN tersebut diatas maka terdapat defisit anggaran selama 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo sebesar Rp 2.869,1 trilyun .

Besarnya defisit anggaran tersebut jika cara menutupi defisit anggaran tersebut dengan cara berhutang ke lembaga internasional atau ke negara lain maka kita bisa menghitung berapa total hutang Indonesia sampai tahun 2024 ?  jika hutang Indonesia pada tahun 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun maka kita tinggal menambahkan total defisit anggaran selama pemerintahan presiden ke-7 tersebut  (Rp 2.869,1 trilyun) maka perkiraan hutang Indonesia pada awal tahun 2024 sebesar  Rp 7.287,4 triliun.


bisa dibayangkan berapa besar hutang negara Indonesia ! jika kita bandingkan APBN Indonesia tahun 2025 dimana Anggaran Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp 3.005.127.683.257.000 (Rp 3.005,1 triliun ) sedang Anggaran Belanja Indonesia tahun 2025 sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 ( Rp 3.612,3 triliun). Atau 242,5 % dari Anggaran Pendapatan tahun 2025 atau 201,2 % dari Anggaran Belanja tahun 2025.

 Artinya apa ! hutang negara tahun 2024 itu setara 2,4 tahun Anggaran pendapatan tahun 2025 atau setara 2 tahun anggaran belanja negara. Untuk membayar hutang tersebut maka butuh waktu 2,4 tahun pendapatan yang dihimpun oleh negara untuk melunasi hutang tentu saja jika aspek belanja kita nol atau tidak ada belanja negara.

Seharusnya penguasa jangan meremehkan hal ini, karena jika fenomena ini terus belangsung maka hutang negara akan terus bertambah.

Jika antara pendapatan dan pengeluaran lebih besar pengeluarannya maka sampai kapan indonesia akan maju. Jika diilustrasikan adalah jika seorang ASN dengan total pendapatan 1 bulan sebesar Rp 5 juta dan dia membutuhkan anggaran untuk kebutuhan hidupnya sebesar Rp 7 juta tiap bulan bagaimana dia bisa bertumbuh ? dengan kata lain setiap bulan si ASN ini defisit anggaran sebesar Rp 2 juta. Menurut saya kondisi ini harus dirubah jika kita ilustrasikan dengan pendapatan ASN sebesar Rp 5 juta tiap bulan maka setidaknya biaya pengeluaran ASN tersebut paling banyak Rp 5 juta kalau bisa kurang dari itu sehingga sang ASN bisa menabung.

Hal serupa yang dialami ASN diatas juga dialami oleh Negara Indonesia ini. Sampai kapan Indonesia akan bebas dari hutang ? Jika Indonesia ingin maju maka setidaknya anggaran Pendapatan lebih besar dari Anggaran belanja sehingga bisa menabung bukan malah berhutang untuk menutupi kebutuhan.

Mudah mudahan Indonesia tidak sampai menjadi "Pailit " atau menjual aset - aset untuk menutupi hutang ini.

Share on Google Plus

About Restsindo

0 komentar:

Post a Comment